Arab Saudi dibawah Kendali Israel

Download this in PDF format

 Sumber-sumber pemberitaan Lebanon mengkonfirmasikan kontrak militer senilai 127 juta dolar antara Arab Saudi dan rezim Zionis Israel serta pembelian tujuh pesawat mata-mata Israel.

 Kantor Berita Mehr News melaporkan, televisi al-Manar Lebanon mengutip lembaga-lembaga militer yang meneliti soal persenjataan di Timur Tengah mengumumkan bahwa terjadi peningkatan nilai kontrak pembelian senjata antara negara-negara sekitar Teluk Persia dengan Amerika dan Eropa.

Berdasarkan laporan ini, data statistik yang ada menunjukkan bahwa antara bulan Juli 2011 hingga Juli 2012 terjadi lonjakan drastis pembelian senjata oleh negara-negara Arab, sekitar Teluk Persia, khususnya Arab Saudi.

Dalam laporan ini juga disebutkan mengenai persaingan ketat perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika dan Israel untuk menjual senjata dan peralatan militer ke negara-negara sekitar Teluk Persia.

Di bagian lain dari laporan ini menyebutkan, Arab Saudi membeli 7 pesawat mata-mata tanpa awak dari perusahaan-perusahaan Israel yang nilainya mencapai 127 dolar.

Jumlah sebesar itu belum termasuk pelatihan dan perawatan, sementara satu orang instruktur khusus dari perusahaan Israel bertanggung jawab untuk melatih sumber daya manusia Arab Saudi untuk mengendalikan pesawat-pesawat tanpa awak ini.

Artinya, tanpa perlu banyak diketahui publik, tangan-tangan Israel sudah merambah jauh ke dalam kerongkongan pemerintah Arab Saudi. (http://www.republika.co.id)

Solidaritas Al-Azhar Dukung Mufti Mesir atas Pelecehan Kelompok Wahhabi

Kairo, NU Online
Aksi demonstrasi damai besar-besaran, Kamis, 27 Oktober 2011 berlangsung di Masjid Al Azhar, Kairo, Mesir. Aksi yang diikuti oleh perwakilan ulama, dosen dan mahasiswa tersebut dimaksudkan sebagai solidaritas terhadap Grand Mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah, atas tindakan pelecehan oleh kelompok Wahhabi.

Tidak hanya dihadiri oleh perwakilan ulama besar, dosen dan mahasiswa, aksi damai itu juga didukung penuh oleh kelompok-kelompok tarekat Sufi se Mesir, antara lain Sazdiliyah, Rifa’iyah, Khalwatiyah, dan lain sebagainya. Ketua dewan Sufi tertinggi Mesir al-Qashabi, dan ketua Gerakan Pembaharuan Sufi Syeikh Abu al-Aza’im juga hadir.
Dalam aksinya massa  demonstran membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Tak boleh ada pelecehan simbol-simbol Al-Azhar”, “Al-Azhar, ya ahlu sunnah wal jama’ah”, “Mufti Mesir, kami mendukungmu”, “Al-Azhar satu-satunya representasi Islam”, “Al-Azhar al-Syarif benteng Mesir terkokoh dari serangan penfitnah”.

Massa demonstran juga membagi-bagikan poster bergambar Grand Syeikh Ahmad al-Tayeb, Grand Mufti Mesir Ali Jum’ah dan Syeikh Mutawalli al-Sya’rawi.
Terkait pelecehan oleh kelompok Wahhabi yang akhirnya memicu terjadinya aksi demonstrasi damai, semua pembesar ulama sepakat bahwa setiap bentuk pelecahan harus diterima dengan lapang dada. Ini bukan karena tak mampu membalas, tapi semata karena meniru akhlak Nabi Muhammad SAW.

Dr. Usamah al-Sayed sebagai pembawa acara menegaskan, transmisi hadis Al-Azhar bersambung langsung pada Rasulullah, baik secara pemahaman maupun secara periwayatan, tazkiyah dan suluk.

“Balasan yang bisa kita lakukan bagi orang yang melakukan dosa pada Allah (dalam bentuk pelecehan pada sesama Muslim), adalah dengan menambah intensitas ketaatan kita kepada-Nya," tutup Usamah dalam pidatonya.

Sampaian Usamah tersebut mendapatkan sambutan positif massa demonstran. Mereka menyampaikan pendapat yang sama dengan secara kompak memekikkan gema takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Al Azhar," teriak massa demonstran.

Dalam orasi bergilir, mulai dari Dr. Hasan al-Syafi’I (pensehat Grand Syeikh), Dr. Ra’fat Ustman (anggota Majelis Riset Keislaman), nnDr. Sa’duddin al-Hilali, Dr. Thoha al-Dasuki Hibisyi, menegaskan, bahwa tabiat keras bukan menjadi ciri khas masyarakat Mesir. Bila melihat sejarahnya masyarakat Mesir dikenal ramah, hangat dan toleran. Bahkan Islam masuk ke Mesir dengan damai.

Kata-kata kotor yang melecehkan orang lain di chanel-chanel  TV Wahhabi sangat tidak bermoral, apalagi yang dilecehkan adalah ulama Al-Azhar sebagai representasi umat Islam. Dalam kesaksian Dr. Ra’fat Ustman, jasa Ali Jum’ah sangat besar, terutama bagi perkembangan peran Darul Ifta’ Al Mishriyah (Badan Fatwa Mesir), yang kemudian bisa mendunia. Ustman secara sengaja tak mau menyebut nama orang yang melecehkan Mufti karena menyalahi akhlak Nabi Saw., selain itu beliau mengaku tak mau mengotori mulutnya dengan nama itu.

Mengenai pelaku pelecehan terhadap Grand Mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah, belakangan di beberapa media Mesir mulai tersiar tentang siapa tokoh Wahhabi yang telah melecehkan pembesar ulama Al-Azhar. Melalui Saluran TV Satelit Al-Hikmah yang kemudian bisa diakses melalui Youtube, terlihat jelas bagaimana tokoh Salafi (sebutan lain Wahhabi) yang bernama Abu Ishaq al-Huwaini mengeluarkan kata-kata kotor yang tak pantas dilakukan orang, apalagi mereka yang mengaku sebagai ulama, pewaris risalah kenabian.

Al-Huwaini kemudian dituntut di pengadilan dengan pasal pencemaran nama baik, tetapi sidang pengadilan diserbu oleh para pendukung Wahhabisme yang tidak rela pemimpin mereka diadili.
Yang menarik meski diikuti oleh ribuan massa,  aksi tersebut berjalan dengan kondisi yang benar-benar damai hingga berakhirnya kegiatan. Panitia demonstrasi memberikan tempat tersendiri untuk demonstran wanita dan anak-anak, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan dan kriminal oleh sesama demonstran. Demonstrasi moral ini juga didukung oleh para alumni Al-Azhar di luar negeri yang ikut memberikan sambutan melalui hubungan jarak jauh, di antaranya adalah Dai Besar Habib Ali Al-Jufri dari Yaman dan Prof. Dr. Abdul Ghaffar Asy-Syarief dari Kuwait.

Memecah Gelombang Gerakan Wahabi di Kampung Nelayan

 Kompleksnya problem yang dihadapi oleh Nelayan mulai dari ketidakstabilan harga hasil tangkapan (ikan), maraknya praktik-praktik kelautan yang merugikan nelayan (Industrialisasi wilayah pesisir dan penambangan pasir), konflik antar nelayan karena penggunaan alat tangkap modern (trawl/cothok/arad), mendorong Lakpesdam NU Jepara untuk melakukan pendampingan terhadap Nelayan.

Pendampingan Nelayan khususnya nelayan Jepara utara yang tergabung dalam wadah  Fornel (Forum Nelayan). Fornel Merupakan gabunagan dari 20 kelompok nelayan di wilayah Jepara utara (Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo). Jika di lihat dari panjang pantai Jepara kurang lebih 80 Kilo Meter, Fornel ada di separo panjang pantai Jepara dan merupakan daerah rawan konflik baik dengan nelayan lokal sendiri maupun nelayan dari luar Jepara.

Sementara itu advokasi Lakpesdam NU Jepara pada Fornel dilakukan sejak Tahun 2007, di awali oleh kasus kerusakan jaring nelayan karena tertabrak kapal pengangkut batu bara yang menyuplai PLTU Tanjung Jati B, Lakpesdam NU melakukan advokasi secara intens sampai didapatkanya ganti rugi dari pihak PLTU TJB.

Proses pergumulan dan advokasi ini terus dilakukan seolah tanpa mengenal lelah, dalam perkembangannya ranah advokasi Lakpesdam NU terhadap nelayan tidak hanya konflik nelayan dengan PLTU TJB tetapi Lakpesdam NU juga melakukan advokasi dalam hal kebijakan anggaran, proses penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan kelauatan, perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan akses jaminan kesehatan masyarakat maupun jaminan kesehatan daerah, serta akses pemenuhan hak dasar lainya.

Dalam melakukan advokasi ini Lakpesdam melakukan jejaring dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap nelayan diantaranya YAPHI Solo, LBH-Semarang, Layar Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan termasuk dengan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Proses mendinamisir masyarakat Nelayan berjalan secara baik, namun disekitar Tahun 2010 berawal dari tingginya kasus kerusakan jarring nelayan oleh kapal pengangkut batu bara yang mencapai 25 kasus lebih dalam kurun waktu tidak kurang dua bulan mendorong FORNEL bersama dengan Lakpesdam NU, YAPHI dan LBH-Semarang melakukan negosiasi dengan pihak PLTU TJB secara lebih intens.

Beberapa upaya dilakukan diataranya meminta Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memfasilitasi dan memediasi namun berakhir dengan kekecewaan, sehingga upaya melakukan negosiasi secara langsung dilakukan, pada saat itulah derasnya gelombang pemberitaan media tentang kasus ini, mendorong juga PLTU TJB melakukan langkah-langkah persuasif diantaranya meminta bantuan Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) yang merupakan organ taktis dari sebuah partai Islam yang dekat dengan gerakan Wahabi untuk melakukan lobi-lobi dengan nelayan.

Negosiasi berjalan alot dan panjang, nelayan bersama Lakpesdam NU dan jaringan berbenturan dengan PLTU TJB, PT. PLN Persero dan PPNSI, hasil pertemuan atau negosiasi itu menghasilkan beberapa kesepakatan, beberapa kesepakatan itu diataranya; 1). Kesanggupan pihak PLTU TJB memberikan ganti rugi, 2). Adanya nota kesepahaman dan mekanisme penyelesaian jangka panjang jika terjadi kerugian nelayan dikemudian hari sebagai akibat dari aktivitas PLTU TJB secara umum.  

Bertitik dari situlah kemudian advokasi Lakpesdam NU tidak hanya sebatas menuntut hak nelayan secara matriil, tapi advokasi ideolagi Ke-NU-an nelayan menjadi pekerjaan tambahan yang harus digarap secara serius, karena mayoritas nelayan yang tergabung dalam Fornel merupakan Jamaah NU. Semangat ini yang terus dikobarkan dalam diri person-person Lakpesdam NU Jepara

Perkembangan dinamika sosial-ekonomi dan politik lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap perjuangan Lakpesdam NU dalam menyelamatkan idiologi ke-NU-an nelayan, sehingga perjuangan ini juga mengalami fase pasang surut, sementara itu gerakan massive terus dilakukan oleh wahabi bersama organ-organ politik maupun taktisnya.

Menyikapi kondisi ini, konsolidasi dan koordinasi terus dibangun oleh Lakpesdam NU dalam rangkan membendung gerakan wahabi. Titik kritisnya adalah ketika tanggal 29 Mei 2011 dimana PPNSI sebagai bagian dari organ taktis wahabi secara terang-terangan menyampaikan maksudnya untuk menggabungkan Fornel ke dalam organisasi mereka.

Untuk membendung ini berbagai upaya dilakukan Lakpesdam NU diantaranya melakukan pendekatan dengan kelompok Nelayan di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo yang merupakan salah satu kelompok nelayan yang tergabung dalam Fornel, desa ini merupakan daerah nelayan basis NU paling kuat, asumsi ini berdasarkan pada kondisi sosial dan kultur masyarakatnya yang cenderung pada kultur dan struktural NU. Selain itu Lakpesdam NU Jepara juga melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik yang memiliki masa Nelayan yang tergabung di Fornel.

Bukan hal yang sia-sia konsolidasi yang dilakukan oleh Lakpesdam NU, ketidak sia-sian ini didapatkan ketika puncak acara deklarasi yang direncanakan oleh PPNSI di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mlonggo tepatnya di Desa Jambu tanggal 29 Mei 2011 lalu.

Kemasan acara deklarasi yang cukup elegan di buat oleh PPNSI, yaitu acara sarasehan PPNSI dan Fornel bertajuk “Bersama Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Nelayan” dengan pembicara dari DPP PPNSI dan Lakpesdam NU serta mendatangkan jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD PPNSI serta anggota DPR RI komisi X dari PKS Martri Agoeng dan dua anggota DPRD Jepara dari PKS.

Puncak acara deklarasi adalah dengan dibacakanya naskah oleh ketua Fornel, dimana dalam naskah tersebut menyatakan bahwa Fornel bergabung Bersama PPNSI, mungkin bagi PPNSI Nelayan adalah masyarakat marjinal dan mudah dibodohi. Fakta berbicara lain, ketika proses penandatanganan naskah akan dilakukan seorang anggota kelompok Nelayan dari Desa Bandungharjo bernama Sugeng menangkap kejanggalan dengan subtansi naskah deklarasi, dia meminta agar ada perubahan redaksi kalimat Bergabung Bersama diubah menjadi Bersama-sama, dia beralasan bahwa Fornel itu sejajar dengan PPNSI maupun organisasi masyarakat yang lainya. Fornel merupakan gabungan kelompok-kelompok nelayan yang anggotanya terdiri dari lintas partai, agama dan etnis.

Kondisi ini sontak membuat forum berubah terlebih ini seolah menjadi pukulan telak bagi jajaran PPNSI dan anggota DPR RI maupun DPRD PKS. Mereka tidak menduga kalau hal ini terjadi sehingga penyematan secara simbolis kartu anggotapun hampir saja terlupakan, meskipun akhirnya dilakukan. Ini adalah gambaran titik awal penyelamatan jaamah NU dari gerakan wahabi di wilayah pesisir yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara, tentu saja tidak hanya berhenti disini.

Agenda NU Jepara hanya contoh kecil dari gelombang dan arus gerakan wahabi di wilayah pesisir, namun melihat fakta lapangan di Jepara bukan tidak mungkin masih banyak lagi daerah-daerah pesisir yang menjadi incaran gerakan wahabi dalam rangka merongrong ideologi warga Nahdiyin. Maka NU perlu Pertama, memikirkan dan bertindak secara seksama, bijak serta melakukan kajian mendalam, jangan sampai masyarakat Nelayan yang notabene hampir sebagian besar adalah warga Nahdliyin ini hilang ideologi ke-NU-annya, Kedua, NU harus melakukan koordinasi dan konsolidasi di kawasan pesisir (baca; Nelayan) baik secara struktural maupun kultural.

Ketiga, NU kiranya perlu membentuk Lembaga yang khusus dan konsen terhadap Nelayan (Kelautan dan Perikanan), semangat pemisahan sektor kelautan dan perikanan dari pertanian yang dilakukan ketika masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid belum diejawantahkan kedalam NU. Disisi lain, lembaga-lembaga yang dimiliki oleh NU belum ada yang secara khusus menangani Nelayan, selama ini yang ada Lembaga Pertanian (LP) NU, LP NU secara kelembagaan tentu saja tidak bisa  mencakup Nelayan.

Islam Ramah itu NU

Sidoarjo, NU Online
Islam itu ramah, ramah itu identik dengan senyum, dan murah senyum identik dengan Nahdlatul Ulama (NU). Artinya, sosok Islam yang ramah itu sebenarnya adalah NU.

Itulah kesimpulan umum materi yang disampaikan oleh Prof Dr H Ahmad Zahro, MA dalam pengajian di Masjid Agung Sidoarjo pada Ahad (7/8) siang. Selain ramah, menurut Prof Zahro, Islam juga rahmah, yang dapat memberikan maslahah dan kesejukan kepada umat manusia. Dan semua ajaran mulia itu ada pada NU.

“Salah satu tanda NU menunjukkan aspek rahmahnya adalah dengan mengakomodasi empat madzhab dalam fiqih,” kata Prof Zahro.

Karena mengakomodasi ajaran empat madzhab itulah menjadikan kehidupan lebih luwes, dinamis dan dapat mengikuti zaman. NU juga mudah diterima di mana saja, tidak pernah bersikap radikal, namun juga tidak mau menjadi subordinat kekuasaan. Ada yang dirasa aneh oleh Rektor Unipdu Jombang tersebut. Ketika ia menyampaikan hal itu, rupanya masih ada juga yang belum bisa menerima pernyataan tersebut.

“Sampai saya dianggap seperti Muhammadiyah,” kelakar salah seorang A’wan Syuriah PWNU Jawa Timur tersebut.

Ada yang tidak biasa dalam pengajian yang dilaksanakan oleh LPLQ Al-Karim asuhan Drs KH Sholeh Qosim, MSi tersebut. Dalam pengajian yang didukung oleh MWC NU, PAC GP Ansor dan Lakpesdam NU Kecamatan Kota Sidoarjo itu, Bupati Sidoarjo H Saiful llah turut hadir. Dalam sambutannya, bupati yang diusung oleh PKB dan didukung penuh oleh NU beserta seluruh Banomnya itu kembali mengemukakan janjinya untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Sidoarjo.

Di depan sekitar 600 jamaah yang hadir, turut tampil pula Metty, salah seorang mantan pencandu  narkotika. Metty bercerita soal kehidupannya yang terseok-seok, mulai dari terjebak jaringan barang haram hingga masuk penjara dan akhirnya insaf. Tidak lupa ia meminta kepada masyarakat Sidoarjo untuk tidak main-main ataupun berdekatan dengan narkoba, kalau tidak ingin nasibnya hancur.

“Alhamdulillah, dengan adanya pengajian LPLQ Al-karim di Masjid Agung, nuansa Nahdliyin kini semakin mendominasi, di Masjid Agung,” kata Kiai Sholeh, yang juga Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Al-Quran PP Jam’iyatul Qurra’ Walhuffadz (JQH) NU.

Menurut jadwal, tanggal 14 Agustus ini akan dilaksanakan pengajian bertema ‘shalatlah seperti Rasulullah’ di tempat yang sama. Pemateri adalah KH Muhyiddin Abdusshomad, Rais Syuriah PCNU Jember, yang juga penulis buku-buku tentang amaliah jamaah NU.

Perpres BPIH 2011 Segera Terbit

Jakarta (Pinmas)--Pemerintah terus mengupayakan agar peraturan presiden (perpres) tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1432H/2011 segera terbit. Dengan demikian calon jemaah haji memiliki waktu yang cukup untuk melunasi ongkos haji tahun ini.

"Mudah-mudahan besok, bisa disampaikan di rapat kabinet terbatas kepada Presiden," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali usai berbuka puasa bersama wartawan koordinatoriat Kemenag di Rumah Dinas Menag, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (10/8) malam.

Tampak hadir Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Irjen Kemenag Suparta, Kabalitbang dan Diklat Abdul Jamil, Dirjen Bimas Buddha Budi Setiawan, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna, Kepala Pinmas Kemenag Zubaidi, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Abdul Karim dan Kabid Humas Zainuddin Daulay.

Menag mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar rapat kabinet terbatas mengenai penetapan di kantor Kepresidenan, Jakarta. Kamis (11/8). Presiden akan menerima laporan Menteri Agama Suryadharma Ali tentang persetujuan BPIH 2011 oleh DPR.

Menurut Menag, hasil penetapan BPIH dengan DPR lalu dibawa ke Presiden SBY dalam rangka menerbitkan perpres. Seperti diketahui, pemerintah dengan DPR menyepakati BPIH 2011 ditetapkan rata-rata sebesar Rp 30.771.900. Dibandingkan tahun 2010, biaya tersebut turun sebesar RP 308.700, dengan asumsi nilai tukar dolar ke rupiah sebesar Rp 8.700. Sekalipun jika dihitung dengan dolar mengalami kenaikan yaitu 3.537 USD. Naik sebesar 196 dolar AS dari tahun sebelumnya yaitu 3.342 dolar AS.

Ada pun rincian besaran BPIH 1432/2011 untuk setiap embarkasi sebagai berikut yaitu embarkasi Aceh sebesar 3.285 dolar AS, embarkasi Medan (3.377 dolar AS), Batam (3.460 dolar AS), Padang (3.369 dolar AS), Palembang (3.417 dolar AS), Jakarta (3.589 dolar AS), Solo (3.549 dolar AS), Surabaya (3.612 dolar AS), Banjarmasin (3.720 dolar AS), Balikpapan (3.736 dolar AS), dan Makassar (3.795 dolar AS).

Menag juga berharap pemerintah Arab Saudi dalam waktu dekat memberi tambahan kuota, dengan demikian waiting list (daftar tunggu) calon haji Indonesia dapat berkurang. Sebab, jumlah waiting list saat ini mencapai 1,4 juta jiwa. "Saya optimis kuota haji tahun ini sebanyak 211.000 terserap habis. Bahkan kalau sekarang ditambah jadi 250 ribu akan habis," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Menag juga mengingatkan media bahwa Kementerian Agama bukan hanya mengurusi masalah haji, tapi juga pendidikan dan kerukunan umat beragama. "Di bagian Litbang juga perlu dipublikasikan, karena banyak hasil penelitian yang perlu diketahui publik. Tapi haji memang masalah paling sexy," kata Suryadharma. (ks)

Sumber: http://www.kemenag.go.id/